Persaingan Kekuatan Maritim Tentukan Siapa Negara Adidaya Abad 21

Persaingan Kekuatan Maritim Tentukan Siapa Negara Adidaya Abad 21

Daftarnegaraterkuat.web.id – “Siapa yang menguasai ombak, ia akan menguasai dunia”. Begitu kata seorang ahli strategi angkatan laut abad ke-19, Alfred Thayer Mahan. Dan itulah kira-kira yang terjadi saat ini, di mana negara-negara besar berlomba-lomba untuk meningkatkan kapasitas angkatan laut mereka untuk menguasai perairan dunia. Terdapat anggapan bahwa persaingan kekuatan maritim ini dapat menentukan siapa negara adidaya abad 21.

Sejarah berkisar pada dua hal: tindakan dan gagasan. Jika kita mempertimbangkan gagasan, maka nama Alfred Thayer Mahan layak disebut.

Mahan—ahli strategi Angkatan Laut abad ke-19 dan penulis buku Influence of Sea Power upon History—berpendapat bahwa “kemakmuran dan kekuasaan nasional bergantung pada kendali atas jalur laut dunia. Siapa yang menguasai ombak, ia akan menguasai dunia.”

Dengan menerapkan hal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Amerika Serikat (AS) harus menjadi sebuah kekuatan angkatan laut untuk menjadi sukses. Dan, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan dua hal—akuisisi pangkalan angkatan laut di luar negeri dan stasiun pemeliharaan.

Jadi beberapa faktor kunci dalam mencapai status negara adidaya adalah kehadiran pasukan maritimnya di seluruh dunia dan pemeliharaannya.

Seperti yang dicatat Alice Slater, Direktur Nuclear Age Peace Foundation, bahwa Amerika Serikat saat ini memiliki 800 pangkalan militer resmi di 80 negara. Dalam hal kekuatan laut, ia memiliki sembilan pangkalan angkatan laut di luar negeri—kehadiran terbesar di berbagai belahan dunia—dan armada kapal induk terbesar di dunia, dengan 11 kapal induk aktif, 282 kapal tempur yang dapat dikerahkan, dan lebih dari 3.700 pesawat operasional.

Menurut David Vine, penulis Base Nation: How US Military Bases Overseas Harm America and the World, “hanya ada 11 negara lain yang memiliki pangkalan militer di negara-negara asing, dan sekitar 70 pangkalan militer dalam jumlah total. Rusia diperkirakan memiliki 26 hingga 40 pangkalan di sembilan negara—kebanyakan bekas republik Soviet—serta di Suriah dan Vietnam; Inggris, Prancis, dan Turki masing-masing memiliki empat hingga 10 pangkalan; dan diperkirakan satu hingga tiga pangkalan asing dimiliki oleh India, China, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Italia, dan Belanda.”

Strategi Pertahanan Baru (NDS) pemerintahan Trump telah menurunkan terorisme menjadi ancaman sekunder dalam keamanan nasional AS, dan yang dianggap sebagai ancaman utama adalah kebangkitan China dan kebangkitan Rusia.

NDS akan fokus membangun kekuatan yang lebih mematikan, memperkuat kemitraan strategis dan menarik mitra baru, serta modernisasi senjata dan peralatan, termasuk ruang angkasa, dunia maya, dan sistem pertahanan rudal. Strategi ini harus dilihat sebagai kembalinya perjuangan Kekuatan Besar di abad ke-21.

Perebutan kekuasaan abad ke-21 ini dapat dilihat dalam tiga skenario berikut. Tahun 2013 menandai titik waktu yang signifikan dalam hal aktivisme angkatan laut, seiring merebaknya perselisihan global yang disebabkan oleh peningkatan eskalasi di antara negara-negara besar. Tahun itu, tiga krisis besar terjadi bersamaan, yaitu perang sipil Suriah, kebangkitan kembali sengketa Laut China Selatan, dan krisis Ukraina.

Baca Juga : Pasukan Khusus Paling Mematikan di Dunia

Setelah pecahnya insiden senjata kimia di Suriah, AS mengumumkan akan mengirim kapal perang keenam, USS San Antonio, yang dipersenjatai dengan rudal jelajah dan sekitar 2.200 marinir, dalam misi serangan terbatas terhadap pemerintah Suriah, yang kemudian dibatalkan melalui kebijakan penahanan diri oleh Rusia dan Iran.

Menurut Rand Corporation pada bulan September 2015, intervensi langsung Rusia dalam krisis Suriah adalah strategi pasca-Perang Dingin yang luar biasa untuk mengurangi ancaman terorisme internasional dan pertahanan pangkalan angkatan laut dan udara di Latakia dan Tartus.

Sangat penting bagi Moskow untuk menunjukkan kekuatan di Mediterania timur dan Timur Tengah, untuk menantang Washington dan sekutunya di wilayah tersebut.

Penempatan sistem rudal defensif (S-300) dan ofensif (SS-26) Rusia di Suriah adalah langkah preventif untuk menjaga kehadiran angkatan lautnya di Laut Mediterania. Motif Moskow adalah untuk mendapatkan kembali perhatian para mitra strategis resmi di Timur Tengah dan mengejar penjualan senjata kepada pemerintah Arab.

Dalam skenario kedua, wilayah Asia-Pasifik telah mengembangkan pola ketidakamanan yang tidak menentu karena perang perdagangan antara Washington dan Beijing, dengan dalih sengketa pulau Laut China Selatan. Laut itu sangat penting bagi China dan seluruh dunia, karena perdagangan senilai sekitar $3,37 triliun melewatinya setiap tahun.

Setelah Presiden China Xi Jinping memprakarsai program modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China yang berfokus pada pasukan Angkatan Laut dan rudal, ia menggeser keseimbangan kekuatan di wilayah Pasifik, dan karenanya Beijing telah memasukkan persenjataan angkatan laut di kapal induknya yang pertama.

Menurut The New York Times, “Inti dari strategi ini adalah persenjataan rudal balistik berkecepatan tinggi yang dirancang untuk menyerang kapal yang bergerak. Versi terbaru, DF-21D—yang sejak tahun 2016 disebut DF-26—secara populer dikenal sebagai ‘kapal induk pembunuh’, karena mereka dapat mengancam kapal paling kuat dalam armada Amerika jauh sebelum mereka mendekati China.”

Selat Malaka adalah jalur penting untuk perdagangan China, tetapi karena adanya kemungkinan ancaman bentrokan antara Washington dan Beijing, China telah mengalihkan fokusnya pada globalisasi, termasuk Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road) dan Koridor Ekonomi China-Pakistan, yang mempromosikan sistem perbankan di bawah Bank Investasi Infrastruktur Asia, untuk mengurangi ketergantungan pada Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, dan menjadi bagian dari inisiatif BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan).

China juga telah memperluas kehadiran angkatan laut dan ketegasan militernya, dari Djibouti di Tanduk Afrika hingga ke Pasifik.

Kedutaan Besar AS di Oman mengumumkan bahwa Washington telah mengkonfirmasi kesepakatan untuk memanfaatkan fasilitas udara dan laut negara Timur Tengah tersebut, di pelabuhan strategis Duqm dan Salalah.

Menurut Andrew Korybyko—seorang analis politik Amerika yang bermarkas di Moskow—”(mengingat) aliansi Indo-Amerika dan jaringan pangkalan masing-masing negara yang secara progresif terus bertambah di seluruh Samudra Afro-Asia, jelas untuk menyimpulkan bahwa ini didorong oleh keinginan bersama mereka untuk ‘menahan’ China, yang dalam konteks Oman menyangkut kemungkinan memotong jalur komunikasi laut (SLOC) S-CPEC + antara Gwadar dan Afrika jika terjadi konflik atau ketegangan berkepanjangan antara satu atau keduanya dan Republik Rakyat China.”

Skenario ketiga adalah kembalinya signifikansi geo-strategis Laut Hitam, khususnya Krimea, yang memiliki arti penting bagi Moskow yang melalui selat Turki menuju Mediterania timur. Kebijakan perluasan NATO sebagaimana diuraikan dalam Deklarasi KTT Bukares tahun 2008 untuk memasukkan negara-negara Eropa Timur dalam keanggotaannya, menciptakan faktor ketakutan dan ketidakamanan dalam lingkaran pengambilan keputusan di Moskow.

Rusia memandang upaya ini sebagai ancaman bagi pertahanan dan stabilitasnya. Secara historis, pada tahun 1997, Perjanjian Persahabatan Rusia-Ukraina membagi Armada Laut Hitam dalam proporsi Rusia sebesar 81 persen, dan Ukraina 19 persen. Sebagai imbalannya, Rusia akan membatalkan utang Ukraina dan untuk menyewakan pangkalan Angkatan Laut Sevastopol selama 20 tahun—jangka waktu yang diperpanjang hingga tahun 2042 pada 2010.

Pada Maret 2014, aneksasi Rusia atas Krimea membuka jalan bagi penyebaran sistem S-300 dan S-400, unit pertahanan pesisir Bastion-P, dan sistem rudal anti-udara serta anti-permukaan lainnya. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Kamis (4/4), mendesak para sekutu NATO untuk berkolaborasi dalam menghadapi berbagai ancaman Rusia dan China yang muncul. Pertemuan pertama berfokus pada bagaimana Rusia dapat dihalangi, termasuk di Laut Hitam, di mana tiga kapal Angkatan Laut Ukraina ditangkap tahun lalu oleh Rusia.

Menurut Boris Toucas—rekan pengamat di Europe Program di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington, DC—bagi Rusia, Krimea adalah sumber militer, Turki adalah poros, dan Selat Turki adalah jalur strategis; dan tujuan akhirnya adalah kehadiran militer di Mediterania Timur sebagai penyeimbang bagi ekspansi AS dan NATO ke arah timur, dan kehadirannya di Laut Tengah dan Mediterania Tengah.

Kesimpulannya, aksi unjuk kekuatan militer dan mempertahankan status quo melalui peningkatan militerisasi di jalur laut, akan menyebabkan eskalasi lebih lanjut antara AS, China, Rusia, dan negara-negara lain dari Mediterania hingga ke wilayah Asia-Pasifik dalam beberapa dekade mendatang.

Related posts